Wednesday, September 24, 2025

Unemployment and Inflation - Mankiw

 1. Inti Materi

  • Hubungan inflasi & pengangguran (Phillips Curve):
    Dalam jangka pendek, ada trade-off: jika pemerintah menurunkan pengangguran (misalnya lewat stimulus ekonomi), inflasi biasanya naik. Sebaliknya, jika pemerintah menekan inflasi terlalu cepat, pengangguran bisa meningkat.
  • Model penyebab hubungan ini:
    1. Sticky-Wage Model – Upah nominal sulit turun cepat karena kontrak tenaga kerja, sehingga jika harga-harga naik, perusahaan bisa merekrut lebih banyak pekerja.
    2. Imperfect Information Model – Produsen kadang salah menafsirkan kenaikan harga, mengira itu kenaikan harga relatif, lalu meningkatkan produksi.
    3. Sticky-Price Model – Tidak semua perusahaan bisa langsung ubah harga (karena kontrak/menu cost), sehingga permintaan lebih tinggi mendorong output dan tenaga kerja.
  • Dalam jangka panjang: Hubungan trade-off ini hilang. Ekonomi akan kembali ke natural rate of unemployment (tingkat pengangguran alamiah), sedangkan inflasi hanya dipengaruhi oleh kebijakan moneter & ekspektasi masyarakat.

2. Mengapa Penting bagi Perencana Nasional?

Sebagai perencana pembangunan (misalnya di Bappenas), memahami hubungan ini penting untuk:

  • Merancang kebijakan makro: misalnya target inflasi (BI) dan target pertumbuhan & pengangguran (Bappenas).
  • Mengantisipasi dampak kebijakan fiskal & moneter: Stimulus besar bisa menurunkan pengangguran, tapi risiko inflasi meningkat.
  • Menentukan prioritas pembangunan: apakah fokus pada stabilitas harga (inflasi rendah) atau pada penciptaan lapangan kerja cepat.

3. Contoh Konkret di Indonesia

  1. Era pasca-krisis 1998
    • Inflasi sangat tinggi (lebih dari 70% pada 1998) dan pengangguran melonjak.
    • Pemerintah fokus stabilisasi harga dulu, walaupun pengangguran masih tinggi → contoh cost of disinflation.
  2. Periode 2015–2019
    • Inflasi terjaga rendah (sekitar 3%) tapi pertumbuhan hanya 5% dan pengangguran relatif stagnan di 5%.
    • Trade-off: stabilitas harga tercapai, tapi penciptaan lapangan kerja melambat.
  3. Pandemi COVID-19 (2020–2021)
    • Inflasi rendah (bahkan deflasi pada beberapa bulan) karena daya beli lemah.
    • Pengangguran meningkat tajam (di atas 7%).
    • Ini contoh ketika permintaan turun → tekanan inflasi hilang tapi lapangan kerja menyusut.

4. Implikasi Kebijakan

  • Jangka pendek: Pemerintah bisa gunakan stimulus fiskal (subsidi, belanja infrastruktur) atau kebijakan moneter longgar untuk kurangi pengangguran → tapi harus hati-hati agar tidak menimbulkan inflasi tinggi.
  • Jangka panjang: Fokus pada reformasi struktural (pendidikan, efisiensi birokrasi, infrastruktur) agar natural rate of unemployment turun tanpa menimbulkan inflasi.
  • Sacrifice Ratio: Jika Indonesia ingin menurunkan inflasi 1% (misalnya dari 5% ke 4%), biasanya harus rela kehilangan 5% output GDP dalam setahun (estimasi global). Bagi perencana, ini penting untuk mengukur “biaya” kebijakan stabilisasi.


Konsep teori (Phillips Curve & AS-AD) dengan kebijakan pembangunan Indonesia saat ini

1. Keterkaitan AS-AD dan Phillips Curve

  • AS-AD (Aggregate Supply – Aggregate Demand):
    • Jika pemerintah memberi stimulus fiskal (misalnya proyek IKN, subsidi pangan, bansos), maka kurva AD bergeser ke kanan → output naik, pengangguran turun, tapi harga (inflasi) juga naik.
    • Dalam jangka panjang, AS (supply side) menyesuaikan. Output kembali ke tingkat naturalnya, tapi harga tetap lebih tinggi.
  • Phillips Curve:
    • Hubungan di AS-AD tadi tercermin di Phillips Curve: ketika output naik di atas natural rate → pengangguran turun, inflasi naik.
    • Tapi dalam jangka panjang, inflasi hanya tergantung pada ekspektasi masyarakat dan kebijakan moneter, bukan trade-off dengan pengangguran.

2. Kebijakan Pembangunan Indonesia Saat Ini

Mari kita lihat kebijakan nyata Indonesia 2020–2025:

a. IKN (Ibu Kota Nusantara) & Infrastruktur

  • Pemerintah mendorong investasi besar di IKN dan infrastruktur konektivitas (jalan tol, pelabuhan, bandara).
  • Efek jangka pendek: permintaan tenaga kerja konstruksi naik → pengangguran turun → risiko inflasi sektor bahan bangunan meningkat.
  • Contoh: harga semen & baja cenderung naik ketika proyek infrastruktur digenjot.

b. Ketahanan Pangan

  • Inflasi pangan sering jadi masalah utama (cabai, beras, daging).
  • Pemerintah menggunakan subsidi pupuk, bantuan beras, operasi pasar Bulog.
  • Tujuannya menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat miskin.
  • Trade-off: subsidi besar mengurangi ruang fiskal untuk belanja pembangunan lain.

c. Transisi Energi & Subsidi BBM

  • Subsidi BBM menjaga inflasi agar tetap rendah (inflasi 2023 hanya 2,6%).
  • Tapi ini menimbulkan risiko jangka panjang: beban APBN tinggi, defisit fiskal meningkat.
  • Jika subsidi dikurangi → inflasi bisa melonjak sementara (cost-push inflation), meski dalam jangka panjang fiskal lebih sehat.

d. Pengendalian Inflasi oleh BI

  • Bank Indonesia menetapkan target inflasi 2,5 ±1%.
  • BI menaikkan/menurunkan suku bunga untuk mengendalikan permintaan.
  • Kenaikan suku bunga → inflasi turun tapi investasi & lapangan kerja melambat.
  • Ini jelas contoh trade-off ala Phillips Curve.

3. Implikasi Bagi Perencana Nasional

  1. Kebijakan fiskal harus hati-hati:
    Jika pemerintah terlalu ekspansif (banyak proyek + subsidi), pengangguran turun cepat, tapi risiko inflasi jangka pendek naik.
  2. Perlu koordinasi fiskal-moneter:
    Contoh: saat BI menahan suku bunga tinggi untuk jaga inflasi, Bappenas harus sinkron dalam RKP agar program pembangunan tidak menciptakan “overheating economy.”
  3. Fokus pada supply side reform:
    • Produktivitas tenaga kerja (pendidikan, skill, digitalisasi).
    • Efisiensi logistik & infrastruktur.
    • Hilirisasi industri (nikel, EV battery).
      Semua ini menurunkan natural rate of unemployment → sehingga ekonomi bisa tumbuh tanpa menimbulkan inflasi tinggi.

4. Contoh Terkini

  • 2022: Harga energi & pangan global melonjak akibat perang Ukraina. Indonesia kena “cost-push inflation” → inflasi 5,5% meski pengangguran belum turun banyak.
  • 2023–2024: Inflasi terkendali (sekitar 3%), tapi pertumbuhan masih 5% dan pengangguran 5,3%. Artinya, trade-off agak “longgar” karena supply-side masih lemah (produktivitas rendah, distribusi pangan kurang efisien).

📌 Kesimpulan untuk perencana nasional:
Dalam jangka pendek, kebijakan pembangunan memang menghadirkan trade-off antara pengangguran dan inflasi. Tapi dalam jangka panjang, yang paling penting adalah menurunkan natural rate of unemployment lewat reformasi struktural (pendidikan, infrastruktur, hilirisasi, digitalisasi). Dengan begitu, Indonesia bisa tumbuh tanpa harus memilih antara inflasi rendah atau pengangguran rendah.




No comments:

Post a Comment